kampanye hitam ataupun black campaign dengan media sosial, semisal facebook serta twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur selama nusa tenggara barat pada mei 2013 juga pemilu anggota legislatif 2014.
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid selama mataram, rabu, menyampaikan kaum pendukung juga simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial untuk menyerang pribadi juga memfitnah pasangan kandidat lain, demikian serta calon anggota legislatif.
kampanye melalui media sosial atau jejaring sosial, seperti facebook dan twitter diatur pada peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no. 1/2012 tenntang melalui kampanye legislatif. tapi agar pilkada tak ada diatur secara jelas, ujarnya.
namun, katanya, ini mesti dipahami secara substansi daripada masalah tersebut, sekalipun tak diatur dengan normatif selama pkpu tenntang dengan pilkada, ada perbuatan hukum yang dilarang, semisal menghasut, memfitnah dan menhina bagian lain.
Informasi Lainnya:
- Menghilangkan bekas jerawat
- Penjualan New Honda CR-V
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Penjualan New Honda CR-V
ia menyampaikan, selama hal ini apakah perbuatan itu ditarik ke tindak pidana pemilu ataupun, selama hal ini bawaslu dapat mengikuti aksi sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku, apabila banyak laporan tentang gal tersebut.
kami mampu melihat dari tema besar, bila itu dilaksanakan selama momen kampanye pemilu, tapi ini harus melibatkan ada pihak supaya adalah kesepahaman bersama. di persentasi itu bisa mencari undang-undang tentang infomasi teknologi elektronik (ite), katanya.
upaya iini, berdasarkan dia, untuk pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih dari hal-hal yang tak produktif, karena menurut undang-undang kampanye itu dilaksanakan pada rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
karena itu masalah ini harus diskusikan melalui aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian serta pengadilan, kpu, kpid dan bawaslu untuk ada Satu pemahaman. manakala ditarik ke tindak pidana pemilu, dengan demikian polisi dapat memproses, ujarnya.
khuwailid menyatakan, di ini telah banyak ruang kosong, karena masalah ini tak diatur dengan tegas dalam regulasi yang ada. namun lubang tersebut harus ditutup, namun ini tidak bisa hanya dilaksanakan bawaslu juga kpid sendiri, sebab keuntungan tersebut adalah otoritas institusi lain.
ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media internet termasuk pesan singkat atau sms juga jejaring sosial banyak digunakan untuk kampanye hitam.
tidak mampu dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 juga pemilu anggota legislatif 2014 ada pihak yang mencari media online supaya kampanye tergolong black campaign atau kampanye hitam, katanya.